in

Sejarah Kota Payakumbuh (1), G30S/PKI Pernah Bikin Payakumbuh Gagal Jadi Kota, Kok Bisa?

HaloSumbar.com – Sejarah Kota Payakumbuh, mulai dari awal berdirinya, tidak terpisahkan dari adanya pemberontakan G30S/PKI. Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan Partai Komunis Indonesia, pernah bikin Payakumbuh gagal jadi kota. Lho, kok bisa ya?

Sejarah Kota Payakumbuh mencatat, pada triwulan pertama 1950, Keresidenan Sumatera Barat, porak-poranda akibat agresi militer Belanda jilid 2.

Rakyat beserta pemerintah delapan luhak atau kabupaten mulai dari Padang, Painan, Kerinci, Tanahdatar, Agam, Limopuluah Koto, Solok sampai Luhak Kecil Talu, sangat menderita.

Khusus Luhak Limopuluah Koto, penderitaan yang dirasakan rakyat benar-benar menggetirkan. Bocah-bocah sering menangis kelaparan. Kebutuhan pokok seperti beras susah didapatkan.

“Untuk makan sehari-sehari, rakyat terpaksa mencampur beras dengan jagung dan ubi-ubian,” tulis Fajar Rillah Vesky dan Rendra Trisnadi dalam buku 40 Tahun Payakumbuh, Dari Soetan Oesman Hingga Josrizal Zain.

Selain kelaparan, warga Limopuluah Koto kala itu banyak menderita penyakit kulit, kudis dan kurap. Kondisi ini terjadi akibat bahan pakaian yang susah didapatkan. Saking susahnya, tidak sedikit warga memakai baju dan celana dari kulit pohon tarok atau pohon ketapang.

Banyak upaya mendorong lahirnya Kota Payakumbuh antara potret kemiskinan yang pilu itu. Tidak sedikit pula catatan sejarah antara rentang waktu kemerdekaan dan persitiwa G30S/PKI.

Hingga Pada tahun 1965, Pemerintah Pusat melahirkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Panitia Realiasi Kotamadya Payakumbuh pun terbentuk.

Panitia ini dipimpin Marius Datuak Bandaro, dibantu anggota Amarullah Nur, Abizar, Ahmad Samad BA, Peltu M Yusuf St Sati, Inspektur II M Nusi, Syahrial Soetan Mangkudun, Nursian M BA, Ranuli Ismail, dan Aiptu I Syies Jamrud.

Sayang sekali, belum lama dibentuk, Panitia Realiasi Kotamadya Payakumbuh gagal melakukan tugasnya lantaran diterpa isu terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).

Akibatnya, sampai tahun 1969, lagi-lagi upaya menjadikan Payakumbuh sebagai kota kecil belum terwujud.

Meski begitu, ada beberapa perkembangan yang menarik, seperti munculnya keinginan masyarakat Nagari Aia Tobik, Limbukan, dan Lamposi untuk bergabung dengan Payakumbuh.

Dengan demikian, sudah tujuh nagari yang berkeinginan membentuk kota kecil. Empat nagari lainnya adalah Koto Nan Ompek, Koto Nan Godang, Payobasuang, dan Tiaka.

Sejarah Kota Payakumbuh
Logo Kota Payakumbuh

Memasuki awal tahun 1969 atau selepas pemberontakan PKI, pembicaraan tentang pembentukan Payakumbuh kembali menghangat. Apalagi pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR dan DPRD.

Setahun kemudian, muncul pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969.

Dalam peraturan ini dinyatakan, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat yang dipilih untuk Daerah Pemilihan tingkat I Sumbar adalah sebanyak 14 orang.

Sedangkan Sumatra Barat waktu itu baru punya 8 kabupaten dan 4 kotamadya. Artinya, menjelang Pemilu 1971 berlangsung, harus dibentuk dua kota lain yakni Payakumbuh dan Solok.

Dengan adanya peraturan tersebut, semangat warga di Luhak Limopuluah untuk menjadikan Payakumbuh sebagai sebuah kota akhirnya kembali menggelora. (bersambung). (HS/tim)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Gerakan Nagari Madani Diikrarkan, Halaman Kantor Bupati Memutih

Juara FLS2N, Tari Nan Bapamenan Bawa Penari Cilik Bukittinggi ke Amerika Serikat