Opini

Pakar Komunikasi Politik, KPU Terlalu Cepat Memberi Pernyataan

HaloSumbar.com – Pakar Komunikasi Politik Universitas Andalas, Asrinaldi menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu cepat memberi pernyataan tidak lengkapnya berkas pendaftaran 13 partai politik. Pasalnya, masih terdapat tahapan selanjutnya dalam proses verifikasi untuk kepesertaan Pemilu 2019. Salah satunya, parpol dapat mengajukan gugatan hukum.

“Hal ini pernah terjadi tahun 2013 silam. Partai PBB awalnya disebutkan KPU tidak memenuhi persyaratan. Namun nyatanya setelah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini dapat ikut Pemilu 2014,” terang Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik itu.

Asrinaldi menambahkan, akibat dari terlalu cepatnya dimunculkan statemen tidak lulus sesi pendaftaran oleh KPU ini bisa menyebabkan kegaduhan bagi kalangan elit parpol itu sendiri. Petinggi maupun anggota Parpol yang disebut-sebut tidak lulus pendaftaran bisa saja akan beralih partai secara serta merta.

“Parpol sejatinya alat untuk menuju kursi dewan di lembaga legislatif. Jika segenap parpol dinyatakan tidak dapat ikutan pemilu 2019, otomatis anggota parpolnya akan mencari dermaga baru untuk melabuhkan asa menjadi anggota dewan,” katanya.

Hal itu juga akan berdampak pada perebutan tokoh sentral. Misalnya, ada tokoh yang memiliki basis suara dominan di suatu daerah. Jika partainya saat ini disebut tidak lulus pendaftaran oleh KPU, maka secara otomatis pula tokoh itu akan mudah dirayu oleh parpol yang telah terang disebut lulus oleh KPU.

“Saya khawatir akan ada migrasi antar partai secara besar-besaran,” ulasnya.

Disamping itu, Asrinaldi juga mewarning agar partai pendatang baru, yang belum pernah ikut pemilu sebelumnya agar tidak cepat puas diri.

Dinyatakan lulus tahap awal, belum tentu dapat langsung dinyatakan sebagai calon peserta Pemilu 2019.

“Bisa saja akan banyak partai yang tergelincir dalam tahap verifikasi administrasi dan penelitian faktual. Di sini KPU harus benar-benar independen dan melakukan penelitian secara tegas. Jika ada potensi kecurangan dalam data kartu tanda anggota (KTA) maka wajib menjadi catatan oleh KPU. Karena itu, Panwaslu harus benar-benar menjalankan pengawasan dalam tahap ini,” tegas Asrinaldi.

Baca juga :  Paradoks Masyarakat Informasi dan Ketergantungan Terhadap Teknologi

Mantan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu menilai, segala tahapan yang dibuka oleh KPU melalui UU no 7 tahun 2017 dan dijelaskan dalam PKPU no 11 tahun 2017 sudah sangat fair untuk setiap partai politik.

Pakar Komunikasi Politik

Asrinaldi

“Saya rasa aturan ini sudah sangat fair untuk diberlakukan bagi partai pemula maupun partai yang sudah pernah ikut pemilu,” sebut dia.

Sebaliknya, Asrinaldi juga menyarankan agar pengurus partai politik bersiap diri menyambut tahapan selanjutnya. Dengan masa waktu yang cukup panjang untuk menghadapi Pemilu 2019, maka setiap pengurus parpol harus segera merefleksikan diri di tengah masyarakat.

“Pengurus parpol harus punya marwah. Maaf, saya sebut saja contoh Partai yang katanya merefleksikan diri kelompok anak muda, belum tentu pula akan dipilih oleh pemilih muda. Maka dari itu, setiap parpol ini harus bersegera mencari simpati masyarakat dengan program-program yang jelas,” papar dia. (HS/Fal)

 

HaloSumbar.com merupakan media online asal Sumatra Barat yang menyuguhkan informasi update dan berimbang dengan tagline Lugas Menginspirasi. Dipublikasikan oleh PT. Halo Kreatif Mandiri

Copyright © 2018 PT. Halo Kreatif Mandiri.

To Top