in

Jika Kecelakaan Kerja Terjadi, Siapa yang Membiayai Korban Berobat? Ini Penjelasannya

HaloSumbar.com – Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan terkait Koordinasi Pelayanan atau Coordination of Services (COS) pada tanggal 19 Juli 2017 lalu di di Kantor Pusat BPJS Kesehatan.
 Mengingat masih banyaknya potensi kecelakaan kerja, seluruh stakeholder terkait menggelar rapat koordinasi di Pagaruyung Room Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Kamis (16/11).

“Kerjasama ini bertujuan untuk mengantisipasi tidak terjaminnya perawatan dan pengobatan peserta yang mengalami dugaan KK dan PAK serta adanya kepastian penanggung pelayanan kesehatan bagi faskes,” ungkap Kepala Bidang Pemasaran, Alwani Fitra Jaya selaku PPS Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi.

Kerja sama ini, lanjutnya, merupakan pengembangan komitmen kedua belah pihak. Yaitu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masing-masing peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Terutama, pemberian pelayanan kepada peserta yang membutuhkan perawatan dan pengobatan jika mengalami Kecelakaan Kerja (KK) atau Penyakit Akibat Kerja (PAK).

Rakor antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi digelar bersama BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh ini juga diikuti Faskes Trauma Center, FKTP dan KFRTL Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Tanah Datar.

Kegiatan ini dibuka oleh Yoelizar Zubir selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh.

Alwani menambahkan, kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) merupakan salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga apabila terjadi kasus JKK pada pekerja formal maupun informal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka peserta tersebut dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan bukan oleh BPJS Kesehatan.

Apabila ada keragu-raguan akan kasus kecelakaan kerja, maka penjamin pertama adalah BPJS Kesehatan, setelah maksimal 3 hari kerja sudah ada kepastian akan kasus kecelakaan kerja, maka penjaminan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika pasien pulang sebelum ditegakkan kasusnya tersebut merupakan kecelakaan kerja. Maka BPJS Kesehatan dapat melakukan penagihan ke BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Lisa Anamerta selaku Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi.

Kecelakaan Kerja
Peserta Rakor yang berlangsung di Pagaruyung Room Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Kamis (16/11).

Dengan adanya koordinasi pelayanan ini, tambah Lisa, peserta mendapatkan kepastian akan penjaminan pelayanan kesehatan. Faskes juga mendapatkan kepastian penanggung pelayanan kesehatan.

“BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjalankan amanah UU Jaminan Sosial sesuai dengan tupoksi masing,” tuturnya.

Selain itu, kerja sama ini juga menjembatani kebijakan strategis kedua lembaga BPJS terkait pelayanan. Diantaranya adalah pengajuan penggantian klaim, peningkatan perluasan fasilitas kesehatan, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi bersama.

“Diharapkan setelah pertemuan ini, faskes yang belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerjasama untuk menjadi Faskes Trauma Center. Sehingga koordinasi pelayanan kepada peserta dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan benefit pelayanan sesuai dengan haknya. Selain itu sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan terus diperkuat,” pungkasnya. (HS/rel)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Empat Jam Api Terus Membara, Pasar Aur Kuning Terbakar Parah

Tujuh Fakta Pasar Aua Kuniang Bukittinggi yang Terbakar