Kesehatan

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi Miliki 40 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja

HaloSumbar.com – Guna meningkatkan pelayanan kepada seluruh peserta, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi kembali menambah jalinan kerjasama dengan rumah sakit umum daerah (RSUD). Awal tahun 2018 ini, dengan bergabungnya RSUD Pasaman Barat dan RSUD Lubuksikaping, maka total pusat layanan kecelakaan kerja (PLKK) yang sudah bekerjasama mencapai 40 unit. Semuanya tersebar di lima kabupaten dan kota yang berada di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi.

“Semoga dengan perluasan pusat layanan kecelakaan kerja ini dapat menjangkau seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah kerja kami,” ujar Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Lisa Anamerta, Senin (5/3).

Dengan bergabungnya dua RSUD tersebut, lanjut Lisa, total sudah 40 pusat layanan kecelakaan kerja (PLKK) yang bekerjasama, termasuk didalamnya satu Balai Latihan Kerja (BLK) di Payakumbuh dan melibatkan tiga tempat praktik dokter di Pasaman Barat.

“Rencana kami ke depan menargetkan setiap kabupaten/kota sudah ada minimal satu rumah sakit yang bekerjasama. Harapanya tentu saja tidak hanya rumah sakit, tapi seluruh puskesmas, klinik kesehatan, dan seluruh BLK dapat pula bekerjasama dengan kami,” tuturnya.

Dibeberkan Lisa, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, sebelumnya pihaknya juga telah menjalin kerjasama serupa dengan Rumah Sakit Achmad Mukhtar (RSAM) Bukittinggi, RSUD Lubukbasung, RS Ibnu Sina Payakumbuh, dan RS Ibnu Sina Simpangempat.

“Sementara untuk pelayanan kesehatan pratama, kami telah bekerjasama dengan seluruh Puskesmas se-kota Bukittinggi. Bgitu juga dengan Puskesmas se Pasaman Barat yang dibawahi Dinas Kesehatan setempat,” katanya.

Prosedur alur pelayanan, yang harus dilalui peserta BPJS Ketenagakerjaan saat berada di rumah sakit, Lisa menjawab, syaratnya mudah. Lantaran biasanya kasus kecelakaan kerja bersifat emergensi, maka kerjasama pihaknya dengan rumah sakit akan semakin memberikan kemudahan.

Baca juga :  Ini 3 Tuntutan Perawat Honorer, Semoga Jokowi Dengarkan Kami

“Jika terjadi kecelakaan kerja, pasien cukup memperlihatkan kartu peserta atau e-KTP, maka sudah dapat langsung dilayani oleh rumah sakit,” katanya.

Berdasarkan koordinasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Jasa Raharja, tambah Lisa, jika terjadi kecelakaan lalulintas, maka penjamin pertama adalah PT Jasa Raharja. Setelah terpenuhi batas kuota jaminan oleh Jasa Raharja, maka biaya selanjutnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, merujuk pada koordinasi pelayanan dengan BPJS Kesehatan, penjamin pertama jika terjadi keraguan, adalah BPJS Kesehatan. Setelah dipastikan bahwa kasus tersebut adalah kecelakaan kerja, maka otomatis biaya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu melalui mekanisme alih penjaminan ataupun penagihan reimburse oleh BPJS Kesehatan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Begitu laporan kecelakaan kerja disampaikan perusahaan, maka pihak kami akan langsung berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk penjaminan. Sementara, jika korban kecelakaan kerja adalah peserta pekerja mandiri, maka administrasi dapat diurus oleh kerabat korban. Kemudahannya sama, hanya dengan memperlihatkan fotocopy E-KTP atau kartu kepesertaan, maka data sudah dapat kami tindaklanjuti, kan sistemnya online. Jadi dijamin tidak akan ribet,” tegas Lisa. (HS/Adv)

 

HaloSumbar.com merupakan media online asal Sumatra Barat yang menyuguhkan informasi update dan berimbang dengan tagline Lugas Menginspirasi. Dipublikasikan oleh PT. Halo Kreatif Mandiri

Copyright © 2018 PT. Halo Kreatif Mandiri.

To Top