by

WCC Nurani Perempuan Pertanyakan Keterwakilan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

HaloSumbar.com – Peluang terpilihnya Calon Legislatif (Caleg) perempuan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 masih menjadi tanda tanya. Saat ini politisi perempuan belum mendapatkan ruang dalam pembuatan hingga pengambilan suatu keputusan. Caleg perempuan hanya dijadikan syarat administratif untuk memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan.

Hal tersebut merupakan benang merah dari diskusi terfokus yang diselenggarakan Womens Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan bersama Sosiolog Universitas Negeri Padang, Selinaswati, di Kantor Nurani Perempuan, Kamis (11/4/2019) di Padang. Diskusi tersebut membahas soal keterlibatan politisi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Direktur WCC Nurani Perempuan, Yefri Heriani, menyebutkan saat ini politisi perempuan cenderung mengalami peminggiran. Politisi perempuan belum banyak diberi ruang dalam posisi yang strategis.

“Pengambilan kebijakan di internal parpol masih didominasi oleh pengurus laki-laki. Tapi pada saat Pileg, ketika perempuan dibutuhkan sebagai persyaratan administratif untuk 30% perempuan menjadi caleg, partai meminang banyak perempuan untuk dijadikan caleg,” terangnya.

Menurut Yefri Heriani, jika partai politik masih disibukkan dengan pertarungan perebutan kekuasaan, maka berbagai isu keadilan dan kesetaraan bagi perempuan akan terpinggirkan. Dia menilai hal ini akan merugikan negara yang telah membuat kebijakan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.

“Salah satu kebijakan yang sudah lebih dari dua dekade kehadirannya adalah UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kebijakan ini tidak hanya berisi bagaimana perempuan dalam politik, tapi tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, dimana perempuan adalah bagian terbesar jumlahnya. Partai politik seharusnya mengambil bagian untuk memastikan tujuan ini,” terangnya lebih lanjut.

Senada dengan Yefri Heriani, Fitri Fidia, peserta diskusi yang merupakan alumnus FISIP Universitas Andalas, menyebutkan perempuan masih menjadi pelengkap dalam kancah politik. Dia menilai hal tersebut sebagai realita politik hari ini.

“Saya menilai hal tersebut merupakan salah satu contoh bagaimana perempuan diperalat, dimajukan ketika adanya kepentingan parpol untuk mendapatkan kekuasaan. Disadari atau belum oleh caleg perempuan ataupun partai politik, ini menjadi realita yang nyata tampak hingga sekarang,” tuturnya.

Sementara itu, Selinaswati, menilai perlu ada reformasi dalam tubuh partai. Dalam artian lain partai politik perlu melakukan penyadaran bagi pengurus partai. Dikatakannya, pimpinan partai politik seharusnya memastikan kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan kader perempuan.

Kebijakan tersebut, lanjut Selinaswati, diimplementasikan dengan cara menempatkan kader perempuan di jajaran pimpinan untuk mengambil keputusan strategis. Menurutnya, pengalaman memimpin bagi perempuan akan membangun kepercayaan publik akan kapasitas perempuan di parpol.

“Agaknya memang diperlukan perjuangan di tubuh parpol untuk memastikan kesetaraan dan keadilan melalui penempatan kader perempuan partai pada posisi strategis pengambilan kebijakan. Bila tidak dilakukan maka akan berdampak pada lemahnya kepercayaan konstituen pada parpol dan kader perempuan yang diusung sebagai caleg,” terang Sosiolog Universitas Negeri Padang itu.

Yefri Heriani menilai, kebijakan zipper system, yang menempatkan caleg perempuan dan laki-laki secara selang seling merupakan suatu terobosan.

“Melihat data KPU, jumlah caleg perempuan telah lebih dari target, namun belum tampak ada upaya mempromosikan atau mengkampanyekan caleg perempuan secara sistematis dan masif oleh parpol,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Yefri Heriani, kebijakan itu pun tak akan memberikan dampak pada elektabilitas caleg perempuan. Dia memperkirakan kemenangan perempuan pada periode ini belum akan mencapai 25 persen perolehan kursi legislatif untuk perempuan.

Diketahui, data KPU menunjukan bahwa total caleg untuk DPR RI 7.968 orang. Caleg perempuan 3.194 orang dan laki-laki 4.774 caleg. Artinya caleg perempuan telah mencapai 40,09%. Sementara di Sumatera Barat total caleg 935 orang. Caleg perempuan 355 (37,97%) dan caleg laki-laki 580 (62,03%).(Depit)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *